Wujudkan Maluku Utara Maju

I. KETENTUAN UMUM

A. Deskripsi Tugas

Komisi Informasi bertugas:

1. Menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk; dan;
3. Memberikan laporan pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 kepada Gubernur Maluku Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

B. Persyaratan Umum

1. Warga negara Indonesia;
2. Memiliki integritas dan tidak tercela;
3. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hak asasi manusia dan kebijakan publik;
5. Memiliki pengalaman dalam aktifitas Badan Publik;
6. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan Publik apabila diangkat menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara;
7. Bersedia bekerja sepenuh waktu;
8. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
9. Sehat jiwa dan raga.

II. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dan penyampaian dokumen kelengkapan administrasi hanya dilakukan secara daring melalui laman https://e-rukrutmen.malutprov.go.id dengan mengunggah hasil pemindaian (scan) dokumen sebagai berikut:

1. Surat pendaftaran yang ditandatangani dan bermeterai Rp.10.000,- (Lampiran 1);
2. Daftar Riwayat Hidup (Lampiran 2);
3. Surat Pernyataan Kesediaan Mengundurkan Diri (lampiran 3);
4. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerja Penuh Waktu (lampiran 4);
5. Surat Keterangan Perwakilan Unsur Pemerintah dari atasan (lampiran 5);
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
7. Ijazah asli terakhir, khusus untuk Perguruan Tinggi Luar Negeri menyertakan bukti penyetaraan ijazah dari Kemendikbud Ristek;
8. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 X 6;
9. Surat keterangan sehat termasuk pernyataan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah;
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) sekurang-kurangnya dari Polres/Polresta setempat;

Seluruh berkas administrasi merupakan berkas ASLI yang discan dengan format pdf (kecuali foto dan KTP dengan format .jpg) dan ukuran maksimal 5 mb per dokumen dengan nama file: NAMA DOKUMEN_NAMA PELAMAR (contoh: KTP_HASYIM).